Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) membahas pembagian tugas dan kewenangan kedua lembaga dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat tindak lanjut pembentukan BRAN di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Rapat dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Ia menegaskan pentingnya penyelarasan tugas dan fungsi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN.

“Rapat ini justru sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan Reforma Agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif,” ujar Ossy.

BRAN mengemban tugas dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian Reforma Agraria. Namun, sejumlah tugas tersebut beririsan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN sehingga diperlukan pembagian peran yang jelas untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif dan efisien.

Dalam rapat tersebut, Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, memaparkan analisis mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dedi menegaskan bahwa pembentukan BRAN berlandaskan kepentingan rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rapat dilanjutkan dengan diskusi bersama pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan BRAN. Pembahasan akan dilanjutkan untuk menyelaraskan pembagian tugas dan kewenangan kedua lembaga guna mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.